Dasar Hukum Phk Sepihak

September 17, 2024 Post a Comment

Dasar hukum phk sepihak

Dikutip dari laman hukumonline.com, pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bolehkah perusahaan memberhentikan karyawan secara sepihak?

Karyawan juga bisa diberhentikan secara sepihak. Nah, pada jenis ini, penyebab PHK adalah karena mengundurkan diri atau karena pelanggaran terhadap perjanjian kerja. Jadi tindakan ini dilakukan oleh salah satu pihak atas kemauan sendiri, bukan diperintahkan oleh aturan.

PHK sepihak lapor kemana?

Berdasarkan Pasal 178 ayat UU Ketenagakerjaan, jika perusahaan melakukan phk sepihak, maka cara lapor phk sepihak adalah dengan melaporkan perusahaan tersebut pada instansi Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat.

Bagaimana mekanisme PHK menurut UU No 13 tahun 2003?

Prosedur PHK Menurut UU No 13 Tahun 2003 Teknik dan cara pemutusan hubungan kerja yaitu dengan merundingkan terlebih dahulu antara kedua pihak. Jika memang hasil akhir PHK adalah tetap dilaksanakan, maka diajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Apakah PHK diperbolehkan menurut hukum?

Berdasarkan UUK 13/2003, alasan yang diperbolehkan saat mem-PHK adalah pekerja adalah: tidak lulus masa percobaan (Pasal 154) kontrak atau PKWT telah berakhir (Pasal 154 Huruf b) sebagai sanksi karena pekerja melakukan kesalahan berat (Pasal 158 Ayat 1)

Apa yang dimaksud dengan PHK sepihak?

PHK Sepihak adalah keputusan yang dibuat oleh perusahaan tanpa melalui proses hukum atau penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Apakah kita bisa menolak PHK?

Bagi buruh yang menolak PHK itu harus membuat surat penolakan lengkap dengan alasannya paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan itu. Perundingan bipartit dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan PHK ini.

Apakah ada PHK tanpa pesangon?

PHK yang tidak dapat pesangon Artinya, pesangon karyawan bermasalah karena tindak pidana tidak perlu dibayar oleh pengusaha. Ini sekaligus menjawab pertanyaan terkait karyawan mencuri apakah dapat pesangon dan apakah bisa PHK tanpa pesangon. Jawabannya adalah bisa jika pekerja tersebut melakukan tindak pidana.

Apakah pekerja dapat menolak PHK?

Bila Pekerja/Buruh menolak maka harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK. Dan kemudian harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam hal ini perselisihan PHK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana tata cara prosedur PHK?

Prosedur PHK Karyawan

Menyiapkan data pendukung.
Memberikan informasi kepada karyawan yang bersangkutan.
Melakukan musyawarah.
Melakukan mediasi hukum.
Menyiapkan kompensasi.

Berapa pesangon jika di PHK?

Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang mengalami PHK menerima jumlah pesangon sebanyak 1 bulan upah. Bagi pekerja yang masa kerjanya 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun menerima jumlah pesangon sebanyak 2 bulan upah.

Tahapan dan prosedur apa yang harus ditempuh oleh pekerja buruh yang di PHK sepihak?

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang Wajib Perusahaan Ketahui!

Apa saja yang menyebabkan karyawan itu di PHK?
Prosedur PHK. ...
Tahap Pertama: Musyawarah. ...
Tahap Kedua: Media dengan Disnaker. ...
Tahap Ketiga: Mediasi Hukum. ...
Tahap Ke-empat: Perjanjian Bersama. ...
Tahap Ke-lima: Memberikan Uang Pesangon.

Apa isi UU No 13 Tahun 2013 pasal 61?

Pasal 61 (1) Perjanjian kerja berakhir apabila : a. pekerja meninggal dunia; b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau d. adanya keadaan atau kejadian

2 Jelaskan apa yang anda ketahui bunyi dari UU No 13 Tahun 2013 pasal 61?

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, pasal 61, karyawan tersebut harus membayar ganti rugi, adapun komponen gaji karyawan terdiri dari dua yaitu gaji pokok dan tunjangan.

Apa saja hak karyawan yang di PHK menurut UU Ketenagakerjaan?

Namun, saat melakukan PHK perusahaan tetap harus memperhatikan hak-hak yang wajib diberikan kepada karyawannya. Adapun hak-hak yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Atas dasar apa perusahaan melakukan PHK?

Disebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan sebagai berikut: Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh.

1 Apa saja alasan tidak diperbolehkan melakukan PHK menurut peraturan perundang undangan?

Alasan Tidak Diperbolehkan PHK Pekerja tidak bisa masuk kerja karena sakit (berdasarkan keterangan dokter) dalam waktu kurang dari 12 bulan berturut-turut. Pekerja tidak bisa bekerja karena memenuhi kewajiban yang diberikan oleh negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh yang diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan?

Perlindungan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak telah diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja pengusaha memiliki larangan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang apa?

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Apakah Pemutusan Hubungan Kerja bisa dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak dalam hubungan kerja?

Regulasinya dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tak boleh melakukan PHK secara sepihak, melainkan harus ada perundingan terlebih dahulu.